Saat PDIP minta pemerintah turun tangan di kasus Ahok
INFO AGEN TOGEL - Kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur non aktif Basuki T Purnama ( Ahok) menyita perhatian banyak pihak. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut disibukkan dengan safari politiknya ke sejumlah ormas Islam dan parpol untuk memastikan tak ada intervensi di dalam kasus itu.
Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas. Polisi memanggil sejumlah pihak dari pelapor, terlapor sampai yang tidak terkait seperti Ombudsman dan Kompolnas untuk memastikan kasus ini berjalan dengan transparan.
Rencananya, pengumuman kasus ini lanjut ke proses penyidikan atau tidak ditentukan pada siang nanti. Jika naik ke penyidikan, maka Ahok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama.
Saking banyak menyita perhatian publik, pemerintah pun diminta turut campur mengklarifikasi kasus ini. Politikus PDIP Hakma Haq menyebut bahwa kasus Ahok sudah tidak murni lagi soal agama.
Hamka menilai, kasus yang membelit jagonya di Pilgub DKI 2017 itu sudah dipolitisir oleh lawan politik. Dia pun mendesak agar Pemerintahan Jokowi-JK membantu mengklarifikasi hal tersebut.
"(Pemerintah) Harus disampaikan kepada masyarakat, bahwa ini bukan lagi murni agama," kata Hamka dalam diskusi dengan topik 'Ahok dan Tuduhan Penodaan Agama: Kasus Agama Apa Politik?' di Rumah Lembang, Jl Lembang No 25-27, Jakarta Pusat, Selasa (15/11).
Ketua Umum Baitul Muslimin ini menegaskan, pemerintah tidak boleh kalah dengan sekelompok orang yang mempolitisasi dugaan kasus penistaan agama Islam. Dia yakin, hanya segelintir orang yang ingin Ahok diputus bersalah.
"Pemerintah tidak boleh kalah. Yang mewakili Islam besar itu NU, Muhammadiyah," kata Hamka yang juga Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Alauddin, Makassar.
Hamka menambahkan, upaya politisasi dugaan penistaan agama Islam oleh Ahok dipastikan terkait dengan Pilgub DKI 2017.
"Dari demo-demo kemarin sudah pasti (terkait Pilgub DKI) ini, orang bisa menduga. Artinya juga presedennya semakin mudah orang mengumpulkan massa menekan pemerintah dan penegak hukum," ujar dia.
