Biaya Haji Rp486 Miliar Akan Dialihkan untuk Penanganan Covid-19, Ini Penjelasan Kemenag
AGEN TERPERCAYA IDN - Puluhan triliun anggaran kementerian dan lembaga ttelah dialihkan untuk penanganan corona. Namun, belum cukup. Menyusul biaya penyelenggaraan haji tahun ini.
Wacana pengalihan biaya haji untuk corona muncul pertama kali pada rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, Rabu (8/4/2020). Ide langsung menuai reaksi dari masyarakat, khususnya calon haji.
Juru bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman akhirnya memberikan penjelasan. Dia mengakui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) rencananya direalokasi untuk program penanganan Covid-19.
Itu dilakukan jika ibadah haji batal dilaksanakan tahun ini. Namun, Oman mengatakan, dana yang akan dialihkan tersebut hanya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disebutkan bahwa BPIH berasal dari dua sumber.
Pertama, dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), nilai manfaat, dan dana efisiensi. Dana efisiensi sendiri berasal dari dana setoran awal dan pelunasan dari jemaah haji serta dana hasil kelolaan (investasi) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurut Oman, dana ini sepenuhnya dipergunakan untuk layanan kepada jemaah haji.
Kedua, BPIH yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana ini digunakan untuk operasional petugas dalam melayani jemaah haji, seperti akomodasi dan konsumsi petugas.
Dana APBN ini juga digunakan untuk rekrutmen dan pelatihan petugas haji, penyiapan dokumen perjalanan haji, sewa kantor sektor dan kantor daerah kera, serta kebutuhan-kebutuhan operasional lainnya baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Dana inilah yang akan direalokasi untuk penanganan Covid-19 jika pelaksanaan ibadah haji tahun ini batal. Pada APBN 2020, Kemenag mendapat alokasi dana Rp486 miliar untuk operasional haji.
"Saya pastikan tidak ada dana jemaah haji yang digunakan untuk pencegahan Covid-19," ujarnya.
