Termasuk Biaya Perjalanan dan Makan Minum, Rp40 Miliar Anggaran DPRD Sulsel Dipangkas untuk Covid-19
AGEN TERPERCAYA IDN - DPRD Sulsel ikut berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Sebanyak Rp40 miliar lebih anggaran sekretariat DPRD dipangkas.
Jumlah tersebut termasuk dari total anggaran refocusing APBD 2020 untuk Covid-19 yang mencapai Rp500 miliar.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe menyebutkan, anggaran Rp500 miliar tersebut didapat dari rasionalisasi terhadap belanja tidak langsung. Mulai belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.
"Ini seiring dengan peraturan pemerintah dan dua surat keputusan bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Karena itu wajib," ungkap Ni'matullah, Jumat (1/5/2020).
Untuk belanja pegawai, dipangkas sebesar 50,13 persen. Belanja barang sebesar 50,21 persen. Sedangkan belanja modal sebesar 43,92 persen.
Sisanya, dari beberapa belanja pegawai dan belanja hibah lainnya masuk dalam pemotongan hingga mencapai Rp40 miliar lebih.
Kendati demikian, DPRD akan melakukan pemanggilan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel guna memberi penjelasan.
"Khusus di sekertariat Dewan kita dipotong Rp13 miliar.Seperti biaya perjalanan, baik dalam maupun luar termasuk perjalanan keluar negeri, uang makan minum. Ada potongan karena memenuhi SKB dua menteri tadi," tambah ketua DPD Partai Demorat Sulsel tersebut.
Pria yang disapa akrab Ulla ini juga menyampaikan, telah melaksanakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menyusun plafon anggaran untuk tahap pertama Rp250 miliar dalam waktu dua bulan.
Jika wabah masih berlanjut, maka akan ditambah Rp250 miliar. DPRD meminta pemerintah provinsi untuk menyerahkan proposal penggunaan anggaran Rp500 miliar tersebut agar lebih jelas penggunaan keuangannya.
Terkait pencairan anggaran Covid-19 tersebut, tahap pertama ini sudah terealisasi Rp10 miliar. Sedangkan tahap kedua mencapai Rp117,6 miliar. Sementara yang terealisasi Rp93 miliar atau 79 persen. Pada tahap ketiga sebesar Rp372,4 juta belum terealisasi.
Adapun kebutuhan anggaran diprioritaskan pada tiga hal yakni untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebesar Rp291,7 miliar lebih. Sebagian sudah cair.
Untuk jaringan pengaman sosial sebesar Rp24,8 miliar dan telah cair sebagian. Serta penanganan dampak ekonomi setelah pandemi corona sebesar Rp183 miliar, tapi belum dicairkan.
"Jaring pengaman sosial dianggarkan tidak banyak karena Pemprov hanya memberikan supporting dan stimulus saja. Yang melaksanakannya adalah pemkot maupun pemkab setempat. Untuk penanganan pasca pandemi diwajibkan pemprov segera menggodok agar ketersediaan pangan dan ekonomi tetap stabil," tambah Ulla.
